Peserta PLPG 2012 Tak Perlu Ikut UKG

SEMARANG, - Peserta pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) angkatan tahun 2012 tidak perlu mengikuti proses uji kompetensi guru (UKG) yang akan diselenggarakan akhir Juli ini. Pasalnya, pada pelaksanaan PLPG para pendidik tersebut akan menjalani ujian tulis nasional atau tes akhir (post test) yang fungsinya serupa dengan UKG.

Hal itu disampaikan Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi SH MHum pada pembukaan PLPG angkatan ke 15 di Rayon 39, Senin (23/7) di Hotel Muria Semarang. Dia menjelaskan, jadi tes akhir PLPG yang akan dilakukan oleh peserta yang merupakan para guru itu, selain untuk menentukan kelulusan, juga sebagai pemetaan atau memposisikan tingkat kompetensi mereka.

''Kedepannya, hasil tersebut akan dipakai untuk pengembangan profesi guru, seperti halnya fungsi UKG bagi guru yang bersertifikat,'' ungkapnya yang juga Anggota Konsorsium Sertifikasi Guru itu.

Adapun, pada angkatan ke 15 di Rayon 39 IKIP PGRI Semarang ini diikuti oleh 522 guru SD, SMP, dan SMA/SMK. Mereka akan menjalani PLPG selama 10 hari dan mendapatkan materi berdasarkan empat kompetensi guru, diantaranya pedagogik, sosial, profesional, dan kognitif. Rayon 39 sendiri membawahi para pendidik yang berasal dari daerah Pantura Timur, seperti Demak, Kudus, Jepara, Rembang, dan Pati.

''Selama 10 hari mereka akan mendapatkan bekal sebagai syarat memperoleh sertifikat yang dibagi dalam tiga kelompok. Antara lain, pendalaman materi umum, pendalaman khusus, dan workshop,'' katanya.

Pada pendalaman materi umum, para pendidikan akan mendapatkan bimbingan tentang kebijakan pengembangan profesi, pendalaman bidang studi. Kemudian, di pendalaman khusus mereka akan menerima tentang assesmen penilaian, media pembelajaran, dan pembelajaran inovatif. Sedangkan pada sesi workshop, mereka akan diajarkan membuat produk perangkat pembelajaran seperti, silabus, media, dan instrumen penilaian. Dan pada tahap akhir mereka akan menjalani ujian praktik serta tulis.

Read More

NRG Jawa Tengah

NRG JAWA TENGAH

silahkan langsung downlod di :

1. NRG Jawa Tengah
2. download

Read More

Tips Mencari NRG

Jepara, Salah satu identitas yang dimiliki oleh guru bersertifikat adalah Nomor Registrasi Guru (NRG). NRG biasanya dibutuhkan pada saat seorang guru mengurus hal yang terkait dengan tunjangan profesi yang diterimanya.

Untuk melakukan pengecekan NRG sebenarnya mudah. Yang penting Bapak/Ibu harus memasukkan data dengan benar. Apabila Bapak/Ibu benar-benar sudah teregistrasi, maka data Bapak/Ibu sudah bisa dicek secara online.
Oleh karena itu, berikut ini akan bagaimana cara mendapatkan NRG (Nomor Registrasi Guru). NRG terutama dibutuhkan saat tunjangan profesi/sertifikasi akan dicairkan.
Adapun langkah-langkah pencarian data NRG sebagai berikut:

1. Kunjungi halaman web ini : Klik disini
2. Setelah itu masukkan Nomor NUPTK Bapak/Ibu dan klik tombol “CARI” maka akan muncul SK Tunjangan Profesi.
3. Bila Bapak/Ibu mau mencetak, tinggal klik tombol “CETAK”
4. Setelah klik tombol “CETAK” SK tunjangan profesi Bapak/Ibu tidak langsung tercetak, akan tetapi terbentuk file tersebut dalam format pdf. Simpan file tersebut.
5. Print (cetak) file dalam format pdf tersebut.

Read More

Hasil Ujian Nasional MA Maftahul Falah Tahun 2012

lebih lengkapnya dilahkah diunduh disini

Read More

Orang Tua Jangan "Jebak" Anak dengan Jawaban Bocoran

KARANGANYAR – Pekan depan, tepatnya mulai 13 Maret, seluruh siswa SMA akan memulai ujian sekolah. Siswa diminta bersiap dan tidak meremehkan ujian tersebut, karena bobotnya 40 % dari nilai kelulusan.
"Kalau tidak lulus ujian sekolah, siswa juga tidak akan lulus. Karena untuk lulus sekolah, harus lulus ujian sekolah dan ujian nasional (UN). Hanya pembobotannya yang berbeda, UN 60 %," kata Drs Shobirin Munawir, Kepala SMA 1 Karanganyar.
Sekolah itu sudah memulai sosialisasi kepada orang tua untuk ikut menyiapkan anaknya, menghadapi ujian akhir. Sebab waktu anak 2/3 ada di rumah, sehingga orang tua yang wajib menjaga. Kesiapan mental tidak kalah penting disiapkan.
"Jangan sampai orang tua yang malah ribut mencari bocoran soal, apalagi bocoran jawaban. Itu 100% bohong. Sebab ujian nasional dibuat lima ragam soal, A sampai E. Siswa tidak tahu mendapatkan jatah soal yang mana," kata dia.
Pengalaman tahun 2009, SMA 1 Karanganyar tidak meluluskan seorang anak, di antara lebih dari 280 siswa. Ternyata ketika itu dia salah menulis di lembar jawaban yang mestinya soal A ditulis soal B. Nilainya jeblok semua karena berbeda.
"Itu menjadi salah satu indikasi penjualan bocoran soal atau lembar jawaban tidak betul. Sebab siswa tidak pernah tahu mendapatkan paket soal yang mana. Karena itu membangun percaya diri lebih penting agar anak memiliki kesiapam mental dan juga materi," kata dia. (suaramerdeka.com)

Read More

Sekolah Swasta Dirugikan Permendikbud 60/2011

SEMARANG, Sekolah swasta dirugikan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60/ 2011 yang melarang penarikan pungutan untuk sekolah dasar (SD dan SMP sederajat). Larangan tersebut dinilai menghambat proses pembelajaran di sekolah swasta. Kebijakan itu dirasakan berat oleh sejumlah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Jateng, salah satunya Kota Semarang.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv menyatakan, peraturan itu hendaknya tidak diberlakukan secara kaku supaya sekolah swasta yang kemampuan pendanaannya minim tidak gulung tikar alias tutup. Permendikbud tidak bisa disamaratakan, namun bisa menjadi wajib bagi sekolah negeri yang kebutuhan investasinya telah dipenuhi pemerintah.
"Untuk sekolah swasta, ini harus ada dispensasi khusus. Acuannya, pungutan yang diberlakukan sesuai dengan komitmen antara sekolah dan orang tua siswa," katanya, Rabu (29/2).
Zen yang juga Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng menyatakan, pasal 4 Permendikbud Nomor 60/2011 dijelaskan sekolah diperbolehkan meminta bantuan masyarakat dengan persyaratan tertentu. Antara lain, yakni bantuan harus dikomunikasikan besaran kebutuhan biaya pendidikan yang dibebankan, tentu dengan pengawasan ketat dari institusi terkait. Pasal 4 dinilainya bisa menjadi dispensasi bagi sekolah swasta yang tidak bisa menggantungkan dana pemerintah dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut dia, dana BOS itu tak akan mampu mencukupi kebutuhan, baik pemenuhan sarana prasarana maupun gaji tenaga pendidik. "Sekolah swasta dapat meminta pungutan dengan catatan tidak memberatkan orang tua siswa. Besaran atau nominalnya harus ditentukan lewat musyawarah sekolah dan orang tua murid, jangan secara mendadak disodori angka tanpa dibicarakan lebih dulu," jelasnya.
BMPS Kota Semarang menjadi salah satu badan yang menyampaikan keberatan terhadapnya. Wakil Ketua BMPS Kota Semarang Kustiyono menilai kebijakan tersebut bakal menyulitkan sekolah swasta. Bila diberlakukan kaku, maka ia meyakini akan banyak sekolah yang gulung tikar. Sebab, dana BOS tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah swasta. Kemendikbud diminta supaya memberlakukan peraturan secara fleksibel supaya tidak merugikan sekolah swasta. (suaramerdeka.com)

Read More

Read More